PEDOMAN GURU BERPRESTASI

Bb.22

Guru berprestasi adalah guru yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas, keberhasilan dalam melaksanakan tugas, memiliki kepribadian yang sesuai dengan profesi guru dan memiliki wawasan kependidikan sehingga secara nyata mampu meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran atau bimbingan melebihi yang dicapai oleh guru lain sehingga dapat dijadikan penutan oleh siswa, rekan sejawat, maupun masyarakat sekitarnya.

Tujuan utama pemilihan guru berprestasi adalah untuk memacu motivasi dan meningkatkan profesionalisme guru dalam pelaksanaan tugas.

Manfaat diadakan guru berprestasi adalah :

1. Termotivasinya untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dedikasi,dan loyalitas untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara.
2. Meningkatkan harkat, martabat, dan profesionalisme guru.
3. Terpupuknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan.
4. menumbuhkan kreativitas dan inovasi guru dalam pembelajaran dan modal pembelajaran.

Kriteria peserta pemilihan guru berprestasi sbb:

1. Guru yang mempunyai prestasi di bidang pendidikan baik dalam negeri maupun luar negeri yang menunjukkan hasil nyata berupa kemajuan/peningkatan prestasi belajar siswa, antara lain :pembaruan (inovasi) dalam pembelajaran atau bimbingan atau, penemuan tehnologi tepat guna di bidang pendidikan atau penulisan buku fiksi/nonfiksi dibidang pendidikan atau sastra Indonesia dan sastra daerah atau penciptaan karya seni atau bidang olah raga.
2. Guru yang berkepribadian dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai -nilai luhur Pancasila.
3. Guru yang berwawsan pendidikan dengan paradigma baru (trasparan, demokratis, akuntabel.
4. Guru yangdapat dijadikan panutan oleh siswa,teman sejawat,dan masyarakat sekitarnya.

Persayaratan sebagai peserta guru berprestasi :

1. Berstatus PNS atau nonPNS.
2. Aktif melaksanakan proses belajar mengajar/praktik/bimbingan dan konseling dan berprestasi lebih dari guru yang lain( dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah ).
3. Belum pernah dikenai hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin (surat keterangan dari kepala sekolah)
4. mempunyai masa kerja sebagai guru secara terus-menerus sampai saat diajukan sebagai calon peserta dan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dibuktikan dengan SK CPNS atau SK/ surat penugasan bagi guru swasta.
5. Bukti perstasi yang dicapai ditulis dalam bentuk karya tulis/laporan yang disahkan oleh kepala sekolah dan dilampirkan rekomendasi dari Dewan Guru atau komite sekolah bahwa guru yang bersangkutan adalah guru berprestasi melebihi guru lain.
6. Bukti partisipasi dalam kemasyarakatan berupa keterangan atau bukti fisik lainnya yang disahkan oleh kepala sekolah.

Waktu Pelaksanaan Guru berprestasi :

1. Tingkat Sekolah pada bulan Mei
2. Tingkat kecamatan pada bulanMei
3. tingkat Kabupaten/Kota pada bulan Juni
4. Tingkat Propinsi minggu pertama bulan Juli
5. Tingkat Nasional pertengahan bulan Agustus
   

HUKUM INTERNASIONAL

Bb.22

A. Difinisi Hukum Internasional
Prof Dr. Muchtar Kusumaatmaja memberikan difinisi bahwa hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara antara :

1. Negara dengan negara
2. Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara, satu sama lain.

Sedangkan menurut J.G Starke, Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antara negara-negara satu sama lain, yang juga meliputi :

1. Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi itu masing-masing serta hubungan dengan negara-negara dan individu-individu.
2. Peraturan-peraturan hukum tersebut mengenai individu-individu dan kesatuan-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak atau kewajiban-kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan internasional.

B. Sejarah Perkembangan Hukum Internasional modern
sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara-negara, lahir dengan kelahiran masyarakat internasional yang didasarkan atas negara-negara nasional. sebagai titik lahirnya negara-negara nasional yang modern biasanya diambil saat ditanda tangani perjanjian, West Phalia yang mengakhiri perang Tiga Puluh tahun (Thirty Years War) di Eropa.
Sebelum menguraikan sejarah hukum internasional modern, kita kembali pada jaman dahulu kala dan melihat di mana saja sudah terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara raja-raja atau bangsa-bangsa.
Perdamian West Phalia dianggap sebagai peristiwa penting di dalam sejarah hukum internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa yang dari pada masyarakat internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Akan tetapi keliru jika menganggap perjanjian West Phalia ini sebagai suatu peristiwa yang mencanangkan suatu jaman baru di dalam sejarah masyarakat internasional yang tidak memandang suatu jaman baru di dalam sejarah masyarakat internasional yang tidak ada hubungannya dengan masa lampau. Kiranya lebih tepat untuk memandang perjanjian West Phalia ini sebagai titik puncak daru suatu porses yang sudah dimulai di jaman abad pertengahan, yaitu gerakan reformasi dan sekularisasi kehidupan manusia, khususnya perebutan kekuasaan duniawi antara gereja dan negara.

C. Perbedaan Treaty Contract dan Law Making Treaty

1. Treaty Contract maksudnya adalah perjanjian-perjanjian yang seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata hanya mengakibatkan hak-hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Atau dengan kata lain perjanjian yang berlaku khusus yaitu hanya mengikat negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut. Contoh : Perjanjian dwi kenegaraan, perjanjian perbatasan ektradisi, perjanjian perdagangan bilateral.
2. Law Making Treaties atau Traite-Lois adalah perjanjian yang ketentuan-ketentuan atau kaedah-kaedah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. atau dengan kata lain perjanjian yang berlaku yaitu memilih kaedah yang mengikat semua negara, walau negara tersebut tidak turut serta menandatangani. Contoh

1. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan korban Perang.
2. Konvensi Wina tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik.
3. konvensi hak cipta Internasional.

D. Pengertian RAS, BANGSA, Dan WARGA NEGARA

1. Ras adalah sekumpulan manusia yang tinggal di suatu wilyah tertentu yang memiliki ciri-ciri fisik yang sama.
2. Bangsa dapat merupakan suatu kumpulan penduduk dari suatu negara yang bersatu ( dipersatukan) di bawah satu pemerintah (single) yang merdeka. Dalam artian ini kata."bangsa" (nation) adalah sinonim dengan kata negara (state).

Tetapi suatu bangsa (nation) dapat juga merupakan setiap kumpulan rakyat (people) yang mempunyai lembaga-lembaga dan adat istiadat yang sama, homoginitas (persamaan) sosial dan kepentingan bersama. Jadi menurut artian ini, beberapa bangsa dapat hidup dalam satu negara, atau suatu bangsa dapat meluas melampaui batas-batas sautu negara (hidup atau tinggal di beberapa negara). Bangsa dalam arti yang tepat (strict) adalah suatu istilah sosio-kultural dan dapat dipergunakan tanpa dihubungkan atau digabungkan dengan arti hukum atau arti politik.

E. Cara-Cara Memperoleh Kewarganegaraan.

1. Melalui kelahiran baik menurut asas jus soli ( tempat kelahiran) ataupun asas jus sanguinis (nasionalitas orang tua pada saat kelahiran) atau menurut keduanya.
2. Melalui Naturalisasi (pewarganegaraan), baik dengan cara perkawinan seperti apabila seorang memperoleh kewarganegaraan suaminya, atau dengan legitimasi, atau melalui pemberian pewarganegaraan atau atas dasar permohonan kepada pihak berwenang dari negara.
3. Para penduduk dari wilayah yang ditaklukan atau yang diserahkan dapat memperoleh nasionalitas dari negara yang menaklukannya atau negara yang diserahi wilayah tersebut.